Image of Analisa Yuridis Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Karya Terhadap Disestasi Saham PT. Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Hukum Bisnis

Analisa Yuridis Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Karya Terhadap Disestasi Saham PT. Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kontrak karya PT. Freeport Indonesia dibuat pada saat pemerintah Indonesia tidak memiliki konsep mengenai kontrak pertambangan sebagaimana mestinya. Adapun konsep production sharing contract yang dipakai dalam bidang pertambangan minyak dan gas tidak sesuai karena pertambangan mineral dan batubara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang lebih besar dan rentang waktu yang lama sehingga membutuhkan kepastian hukum. Kebutuhan untuk menghadirkan investasi asing dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan nasional dan besarnya investasi yang wajib dikeluarkan PT. Freeport Indonesia untuk membangun infrastruktur sebelum melakukan eksplorasi dan eksploitasi akhirnya mengesampingkan kecilnya penerimaan negara yang diperoleh. Kemudian rezim pemerintahan berganti dan konsep penerimaan negara secara global berubah ketika negara-negara berkembang yang dieksploitasi kekayaan alamnya menuntut penerimaan negara yang lebih besar melalui konsep divestasi saham. Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi konsep tersebut melalui Pasal 112 Juncto Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkendala dengan asas pacta sunt servanda yang kerap kali disamakan dengan prinsip kesucian kontrak. Akibatnya ialah implementasi dari aturan tersebut tertunda hingga 8 tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut asas pacta sunt servanda atau kesucian kontrak haruslah dilanggar dengan menerapkan asas rebus sic stantibus atau hardship clause dan asas permanent sovereignty over natural resources yang pada hakikatnya ada untuk menyeimbangkan asas pacta sunt servanda agar aturan divestasi saham dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Ketersediaan
501 HBI501 RAH aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
501 RAH a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
ix, 137 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001322
Klasifikasi
501 RAH a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hendra Haryanto (Pembimbing I)
Pater Y. Angwarmasse (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar