Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

Hukum Tata Negara

Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

Tanti Setia Ningrum - Nama Orang;

Keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan parlemen dalam perspektif Hukum Tata Negara. Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang disebut parlemen, wakil rakyat tersebut ditentukan sendiri oleh rakyat yaitu melalui Pemilu. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, keterlibatan perempuan masih belum diatur sehingga sulitnya mendapatkan wakil perempuan di parlemen. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan keterlibatan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011? Bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif DPR RI Tahun 2014-2019? Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah: bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber datanya yaitu berupa studi kepustakaan, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta studi lapangan. Analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keterlibatan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memuat ketentuan kuota affirmative action kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% dan Pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPR RI Tahun 2014-2019 sudah cukup terimplementasi meskipun belum maksimal.


Ketersediaan
535 HTN535 NIN aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
535 NIN a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2019
Deskripsi Fisik
viii, 82 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001085
Klasifikasi
535 NIN a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Riastri Haryani (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik