Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid/2011/PT.Yogyakarta)

Hukum Pidana

Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid/2011/PT.Yogyakarta)

Geni Mei Dina - Nama Orang;

Tindak pidana penipuan menjadi salah satu kejahatan yang menakutkan dimasyarakat. Dengan modus dan sarana yang beraneka ragam, tindak pidana penipuan dapat kapan saja dan dimana saja mendapatkan korbannya. Misalnya Pengobatan alternatif menawarkan banyak metode-metode penyembuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, selaku salah satu pelaksana dari penegak hukum, Pengadilan harus mengendalikannya. Tindak Pidana Penipuan sesuai yang diatur dalam Pasal 378 KUHP harus dirumuskan, dibuktikan dan diwujudkan menurut perkara yang terjadi. Seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 85/PID/2011/PTY atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/PID.B/2011/PN.Sleman tentang Tindak Pidana Penipuan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa: pertama putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Pasal 197 KUHAP jo Pasal 199 KUHAP; kedua, hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mempertimbangkan tentang pembuktian unsur tindak pidana, namun hanya menyebutkan kembali penerapan unsur tindak pidana dari Pengadilan Negeri Sleman tanpa dicantumkan kembali dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta; ketiga di dalam memutuskan, hakim PT Yogyakarta telah menggali nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu aspek ekonomi, sosial dan moral; keempat terkait profesionalitas hakim, hakim PT Yogyakarta kurang rinci dan jelas dalam menerapkan mencantumkan kembali dalam Putusan Nomor 85/PID/2011/PTY. Sudut pandang yang netral juga diperlukan untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan perkembangan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.


Ketersediaan
411 HPI411 DIN tSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
411 DIN t
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2017
Deskripsi Fisik
x, 106 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1233001135
Klasifikasi
411 DIN t
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Siswantari Pratiwi (Pembimbing I)
Louisa Yesami Krisnalita (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik