Hukum Bisnis

Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui atau Menolak Tagihan Utangnya (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga/Jkt.Pusat)

---

Kewenangan yang diberikan kepada kurator oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU dalam suatu rapat verifikasi atau rapat pencocokan tagihan para kreditor sangatlah besar di mana dalam rapat tersebut debitur pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya dengan alasan tagihan tersebut bukan merupakan suatu tagihan yang sah yang dapat diajukan. Dalam Pasal 132 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa “Debitur Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.” Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah di ajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.” Dalam hal ini kreditor PT. UJKP (dalam pailit) mengajukan upaya hukum renvoi prosedur ke pengadilan terhadap kurator PT. UJKP untuk menyatakan tagihannya, sehingga putusan pengadilan menjadi dasar untuk menentukan jumlah tagihan piutang kreditor.

---

Ketersediaan

565 HBI

565 WIJ u

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

565 WIJ u

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2020

Deskripsi Fisik

viii, 68 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1833007002

Klasifikasi

565 WIJ u

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Erna Widjajati (Pembimbing I)
Yessy Kusumadewi (Pembimbing II)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar