Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Eksistensi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kampung Kedung Ringin, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Hukum Perdata

Eksistensi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kampung Kedung Ringin, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Arief Moulana Ricky - Nama Orang;

Penelitian ini terpusat pada tanah sawah pertanian untuk dijadikan pembahasan dalam program landreform ke-4. Dengan mengangkat masalah, bagaimana pelaksanaan gadai menggadai tanah sawah di wilayah penelitian setempat dan upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Untuk memperoleh data tersebut digunakannya metode pengumpulan data sekunder maupun pengumpulan data primer. Hasil penelitian yang pada kenyataannya sangatlah berbeda dengan apa yang tertuang dalam pasal 7 undang-undang nomor 56 prp tahun 1960. Praktik gadai tanah sawah pertanian masih menggunakan cara lama atau cara adat atau cara yang tidak sangat dikehendaki oleh amanat pasal 7. Pemerintah atau instansi yang terkait dalam permasalahan ini terlihat masa-bodo dan tidak peduli dan tidak menghiraukan kesejahteraan para petani terlihat nyata bahwa praktik yang mengandung unsur pemerasan di kalangan petani tersebut masih ada. Disarankan kepada pihak instansi terkait dalam permasalahan ini, untuk segera dilakukan penyuluhan, pengawasan dan selama pasal 53 UUPA belum dicabut atau digantikan maka selama itu masih terdapat pengakuan dimata hukum. Jangan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi dikalangan petani maka tujuan pasal tesebut merupakan salah satu dari sekian banyak program landreform adalah untuk mengangkat masyarakat tani yang tadinya taraf hidup mereka menengah kebawah menjadi sejahtera. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan sementara, bukan di diamkan berlarut-larut. Jikalau ingin program landreform terlaksana.


Ketersediaan
391 HPE391 RIC eSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
391 RIC e
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2015
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001092
Klasifikasi
391 RIC e
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Dian Sufiati (Pembimbing II)
Hasni (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik