Image of Analisis Yuridis Kedudukan Perkawinan Hukum Adat Baduy Kajeroan (Baduy Dalam) Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hukum Perdata

Analisis Yuridis Kedudukan Perkawinan Hukum Adat Baduy Kajeroan (Baduy Dalam) Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masyarakat hukum adat Baduy Dalam terdiri dari tiga Kapuunan, yaitu Kapuunan Cikeusik, Kapuunan Cibeo dan Cikatarwana. Mereka hidup mengasingkan diri selama beratus-ratus tahun dengan berpegang teguh pada pikukuh (ketentuan hukum adat) yang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh Puun. Hukum perkawinan adat Baduy Dalam dilakukan sesuai dengan hukum adat Baduy Dalam dan kepercayaan Sunda Wiwitan dan disahkan oleh Puun. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum bersifat normatif. Pelanggaran terhadap perkawinan adat Baduy Dalam tidak banyak terjadi, sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa pengasingan ke kawasan Baduy Luar atau melakukan tebus hampura. Sulit untuk menerapkan hukum perkawinan Nasional kepada masyarakat Baduy Dalam ini, mereka sangat memegang teguh hukum adatnya. Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai kedudukan hukum perkawinan adat, mengenal ini, Prof. Hazairin berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam hukum adat sepanjang mengenal hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih berlaku.

Ketersediaan
268 HPE268 AND aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
268 AND a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
vii, 70 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533007014
Klasifikasi
268 AND a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Mardani (Pembimbing II)
Asmaniar (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar