Image of Tinjauan Yuridis Kepailitan BUMN Pada PT. Dirgantara Indonesia yang Diajukan Oleh Mantan Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor 075K/Pdt.Sus/2007)

Hukum Perdata

Tinjauan Yuridis Kepailitan BUMN Pada PT. Dirgantara Indonesia yang Diajukan Oleh Mantan Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor 075K/Pdt.Sus/2007)

Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat dan meningkatkan pendapatan Negara adalah dengan membentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang kedirgantaraan dan merupakan objek vital nasional dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. Pada tahun 2002-2003, PT. DI mengalami masa survival sebagai dampak krisis moneter. Kondisi ini mengharuskan PT. DI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 6500 karyawan. PHK tersebut menimbulkan sengketa hak dan kewajiban. Mantan karyawan PT. DI menuntut adanya pembayaran kompensasi pensiun dan selanjutnya mengajukan permohonan pailit karena tidak mendapatkan tanggapan positif dari manajemen PT. DI. Terhadap permohonan Pailit tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor 041/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, menyatakan pailit PT. DI Selanjutnya Menteri Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung di mana Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 075K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 1) Putusan Pailit atas PT. DI telah menimbulkan akibat hukum yang lebih luas yaitu : (a) PT DI harus melakukan upaya penyehatan BUMN melalui Restrukturisasi keuangan, (b) PT. DI harus mengupayakan pembayaran bagi mantan karyawannya selaku para kreditor dalam kompensasi dana pensiun; 2) Terdapat perbedaan dalam pertimbangan antara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, khususnya dalam menilai kepemilikan modal dalam PT. DI. Adapun dasar-dasar pertimbangan tersebut meliputi: aspek yuridis, yang meliputi dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan pailit yaitu UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan hukum lain yang terkait.

Ketersediaan
180 HPE180 EZR tSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
180 EZR t
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
ix, 135 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1133001080
Klasifikasi
180 EZR t
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Erna Widjajati (Pembimbing I)
Sophar Maru Hutagalung (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar