Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Laut Nusantara (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.)

Hukum Pidana

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Laut Nusantara (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn.)

Natanael Kagina - Nama Orang;

Secara terminologi illegal fishing berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata yaitu illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum fish artinya ikan atau daging dan fishing artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Permasalahan illegal fishing terjadi karena disebabkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara mana yang berwenang dalam mengurusi masalah illegal fishing. Di samping itu konflik kepentingan antar institusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan illegal fishing. Hubungannya dengan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn, mengenai penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan oleh Terdakwa Tepparak Insorn Warga Negara Thailand. Bahwa terhadap putusan Nomor: 12/Pid.Sus/PRK/2016/PN.Mdn tanggal 15 September 2016 ditemukan fakta dalam putusan tersebut merupakan putusan yang mencerminkan adanya keadilan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berkenaan dengan Pelanggaran Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan menjatuhkan putusan hukum dengan formulasi putusan kumulatif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009.


Ketersediaan
458 HPI458 KAG pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
458 KAG p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2018
Deskripsi Fisik
ix, 88 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1433001205
Klasifikasi
458 KAG p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Siswantari Pratiwi (Pembimbing I)
Folman P. Ambarita (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik