Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Putusan Pailit (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 814/K/Pdt.Sus/2012)

Hukum Bisnis

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Atas Putusan Pailit (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 814/K/Pdt.Sus/2012)

Samudra Rizky Rachman - Nama Orang;

Dalam dunia bisnis, dana merupakan hal yang vital dalam melaksanakan serta mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam hal memperoleh dana yang berupa modal, para pelaku usaha menempuh dengan cara utang-piutang secara langsung kepada pemodal. Namun terdapat masalah dalam penerapan undang-undang kepailitan. Salah satunya seperti kedudukan para kreditor yang harus dilunasi terlebih dahulu, atas pembayaran dari harta debitur yang dinyatakan pailit (boedel pailit). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh kreditor separatis (kreditor pemegang jaminan) terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan kepada Studi Kepustakaan Hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, melakukan kajian kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 55 ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi wewenang kepada kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri dengan cara dilelang. Namun kreditor separatis harus menyisihkan hasil lelang untuk biaya upah pekerja buruh yang terdapat dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 yang mendahulukan hak buruh dibandingkan kreditor separatis.


Ketersediaan
543 HBI543 RAC pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
543 RAC p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2019
Deskripsi Fisik
ix, 121 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1333003021
Klasifikasi
543 RAC p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Soekirno (Pembimbing I)
Asmaniar (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik