Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Kewenangan DPD Menurut UUD NKRI (Studi DPD yang Ideal di Masa Akan Datang)

Hukum Tata Negara

Analisis Yuridis Kewenangan DPD Menurut UUD NKRI (Studi DPD yang Ideal di Masa Akan Datang)

Muhammad Edy Syahputra - Nama Orang;

Kewenangan DPD sangat terbatas dan menampakkan kelemahan fungsi DPD karena tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah sebagai lembaga bargaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang kedudukan dan kewenangan DPD dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan penelitian metode deskriptif, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari UUD 19945, UU No. 27 Tahun 2009 tentang, MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Tata tertib DPD. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian buku-buku, tesis, disertasi, dan masalah yang di bahas dan sekunder sebagai data yang diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan melalui pendekatan kepustakaan yang ada relevansinya dengan objek penelitian, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa DPD berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang merupakan lembaga perwakilan daerah, memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Namun demikian, dari kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional, karena dalam hubungannya dengan DPR, kedudukan DPD tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan DPD.


Ketersediaan
084 HTN084 SYA aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
084 SYA a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2014
Deskripsi Fisik
viii, 194 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001091
Klasifikasi
084 SYA a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik