Image of Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perkara Syarifuddin, Putusan Nomor 54/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst Featuring Perkara M. Akil Mochtar, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Jkt.Pst)

Hukum Pidana

Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perkara Syarifuddin, Putusan Nomor 54/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst Featuring Perkara M. Akil Mochtar, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Jkt.Pst)

Korupsi dan pencucian uang saling berhubungan dan bahkan cenderung untuk terjadi secara bersama-sama, kemampuan untuk mentransfer dan menyembunyikan hasil tindak pidana sangat penting untuk pelaku korupsi, terutama pelaku korupsi dalam skala besar. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakannya rezim anti pencucian uang. Rezim anti pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (follow the money trail). Perlu diingat bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan “lifeblood of the crime” yang artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Filosofi baru dalam tindak pidana pencucian uang tidak lagi menekankan pada pengejaran pelaku terlebih dahulu, tetapi penelusuran dan pengejaran aset-aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Ketersediaan
142 HPI142 RUS pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
142 RUS p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
x, 140 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1233001161
Klasifikasi
142 RUS p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Dahlan Mansur (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar