Hukum Perdata

Akibat Hukum Penggantian Kelamin Terhadap Hak Mewaris Menurut Hukum Perdata (Surat Penetapan Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

---

Penulisan skripsi ini membahas mengenai Akibat Hukum Penggantian Kelamin Terhadap Hak Mewaris Menurut Hukum Perdata. Pada dasarnya, di Indonesia sendiri aturan mengenai prosedur pergantian kelamin (transgender) memang belum diatur khusus. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedudukan hukum orang yang melakukan operasi penggantian kelamin sama dengan orang yang tidak melakukan operasi penggantian kelamin, artinya orang-orang yang dilahirkan normal sesuai dengan jenis kelaminnya.

---

Ketersediaan

088 HPE

088 ROS a

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

088 ROS a

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2015

Deskripsi Fisik

viii, 94 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1133001069

Klasifikasi

088 ROS a

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Erna Widjajati (Pembimbing I)
Sophar Maru Hutagalung (Pembimbing II)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar