Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015)

Hukum Tata Negara

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (Studi Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015)

Nahot Martua Purba - Nama Orang;

Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia termasuk di dalamnya proses dari pengisian jabatan Kepala Daerah telah mengalami kemajuan, dengan ditandatangani pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kedua Bagaimanakah pengisian jabatan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan ketiga bagaimanakah pengisian jabatan Kepala Daerah yang ideal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diperoleh jawaban sebagai berikut. Pengisian jabatan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah hingga sampai sekarang pengisian jabatan Kepala Daerah provinsi/kabupaten dipilih secara langsung oleh rakyat (demokrasi).


Ketersediaan
409 HTN409 PUR pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
409 PUR p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2018
Deskripsi Fisik
vii, 103 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1433001141
Klasifikasi
409 PUR p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik