Image of Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum Tata Negara

Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan, atau otoritas. Salah satu di antara lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana pelaksanaan dari kedudukan, tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga negara dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini mengkaji kedudukan, tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga negara di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan dari kedudukan, tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga negara dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Metode Penelitian yang dipakai pada karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian ini adalah KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Sebagai lembaga negara yang independen KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Ketersediaan
267 HTN267 SAH kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
267 DIO k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
vii, 103 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1233002015
Klasifikasi
267 DIO k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar