Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian di Pemilu Legislatif 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Keputusan Bawaslu RI. Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dan Nomor 027/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2013)

Hukum Tata Negara

Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian di Pemilu Legislatif 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Keputusan Bawaslu RI. Nomor 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 dan Nomor 027/SP-2/Set.Bawaslu/VII/2013)

Yang Arief Hakim Nasution - Nama Orang;

Kewenangan Bawaslu yang tidak terbatas dan menampakkan kelebihan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelesaian kemungkinan sengketa dalam pemilu yang putusannya Bawaslu yang akan ditindaklanjuti oleh KPU. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang kedudukan dan kewenangan Bawaslu dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya oleh menyelesaikan sengketa dalam pemilu pada masa yang akan datang. Adapun perubahan dalam penelitian ini adalah: peneliti deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang digunakan dalam adalah yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) Pengumpulan data melalui Studi dan Sekunder dengan, memanfaatkan bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian buku-buku, tesis, disertasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Bawaslu berkedudukan sebagai lembaga Pengawasan Pemilu. Bawaslu dalam kedudukannya Penyelenggara dan Pengawasan Pemilu yang merupakan lembaga Pengawasan Tingkat Pusat dan Provinsi serta Kabupaten dan Kota, memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti KPU dan DKPP. kedudukan dan peranan Bawaslu yang ideal untuk masa yang akan datang khusus merupakan lembaga independen di lembaga pengawasan pemilihan umum.


Ketersediaan
172 HTN172 NAS aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
172 NAS a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2015
Deskripsi Fisik
xi, 88 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
0933001070
Klasifikasi
172 NAS a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik