Image of Kedudukan dan Status Hukum Tap MPRS/MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum Tata Negara

Kedudukan dan Status Hukum Tap MPRS/MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hilangnya kewenangan MPR untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur, tidak serta merta menghapuskan status dan kedudukan dari ketetapan-ketetapan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003 ternyata didapati ada beberapa Ketetapan yang masih memiliki daya laku yang perlu untuk dipertahankan. Melalui UU No. 12 Tahun 2011 yang telah kembali memasukkan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan telah membuat status dan Kedudukan dari Ketetapan-Ketetapan tersebut menjadi jelas kembali. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis politis. Teknik pengumpulan data didapat dengan menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian sebagai jawaban terhadap masalah ialah, pertama bagaimanakah kedudukan dan status hukum TAP MPRS/MPR sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedua bagaimanakah kedudukan dan status hukum TAP MPRS/MPR yang ideal sebagaimana diinginkan oleh UUD NRI 1945.

Ketersediaan
151 HTN151 MAN kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
151 MAN k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
xi, 185 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001050
Klasifikasi
151 MAN k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar