Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Studi Kasus Peraturan Walikota Bekasi Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Parkir)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Studi Kasus Peraturan Walikota Bekasi Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Parkir)

Hukum Tata Negara

Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Studi Kasus Peraturan Walikota Bekasi Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Parkir)

Nikolas Berman - Nama Orang;

Membentuk suatu peraturan daerah, berarti melakukan proses/pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan penyusunan dan penetapan Perda Kota Bekasi berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah? 2) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bekasi No. 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Parkir bagi kepentingan kota Bekasi? 3)Apa saja hambatan akibat pelaksanaan Peraturan Walikota Bekasi No. 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Parkir bagi masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dapat disimpulkan Bahwa terhadap penyusunan dan penetapan Perda di kota Bekasi menggunakan Permendagri No. 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Peraturan DPRD Kota Bekasi No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi sebagai acuan. Pelaksanaan Perwal Parkir bagi kepentingan Kota Bekasi adalah Memberikan kepastian Hukum terhadap pembiayaan parkir, Memberikan jaminan atas segala risiko yang didapatkan serta Memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Hambatan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penetapan Tarif Parkir bagi masyarakat Kota Bekasi adalah mengenai tarif parkir yang dirasa cukup membebani masyarakat.

Ketersediaan

841 HTN 841 BER m Skripsi (S1) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 841 BER m
Penerbit: Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik: x, 85 hlm
Bahasa: Indonesia
NIM: 1733001088
Klasifikasi: 841 BER m
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Pembimbing: Philips A. Kana (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar