Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Gugatan Pemakaian Merek Samgong Gear Oleh Perusahaan Republik Korea Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Hukum Pidana

Gugatan Pemakaian Merek Samgong Gear Oleh Perusahaan Republik Korea Selatan (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Veri Kiswanto - Nama Orang;

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan HKI. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian tesis mengenai permasalahan merek dengan Penggugat Samgong Gear Ind. Co.,Ltd., adalah perusahaan berasal dari negara Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan bergerak dibidang industri yang memproduksi berbagai jenis barang yang terbuat dari logam berupa gear yang menggunakan merek pada produknya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis (Analitical Approach). Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun di luar pengadilan (non litigasi).


Ketersediaan
1103 HPI/T1103 KIS gTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1103 KIS g
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
vii, 108 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2019021016
Klasifikasi
1103 KIS g
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Cita Citrawinda Noerhadi (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik