Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Menimbulkan Rasa Takut dan Teror Secara Meluas (Studi Kasus Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)

Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Menimbulkan Rasa Takut dan Teror Secara Meluas (Studi Kasus Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt)

Saputra - Nama Orang;

Penanganan kasus kejahatan terorisme secara tepat, dan tepat dan benar merupakan harapan segenap rakyat Indonesia, serta khususnya aparat penegak hukum. Mengingat dikhawatirkan tersangka yang diduga selaku pelaku terorisme nantinya justru menjadi korban pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum (penyidik) mungkin karena pengaruh tekanan asing sudah menjatuhkan stigma kalua tersangka otomatis sebagai pelakunya. Seperti penyidik melalukan tindakan berbentuk “teror” terhadap tersangka kasus terorisme agar bersedia memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya. Terorisme terjadi di seluruh dunia yang menjadikan terorisme merupakan masalah dunia Bersama yang harus diselesaikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis (Analitical Approach). Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Analisis Data Kualitatif Terorisme sekarang dipersepsikan sebagai sebuah gerakan yang memarginalkan sendi-sendi kehidupan dan martabat manusia karena gerakan terorisme membunuh manusia secara massal tanpa memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri. Berdasarkan Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dijelaskan terdakwa Wahyu alias Abu Muslim alias Raja


Ketersediaan
1091 HPI/T1091 SAP pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1091 SAP p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
vii, 127 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2019021007
Klasifikasi
1091 SAP p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Warasman Marbun (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik