Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak Dalam Penegak Hukum Tindak Pidana Perpajakan Terkait Kasus Penggelapan Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN.Cbn)

Hukum Pidana

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak Dalam Penegak Hukum Tindak Pidana Perpajakan Terkait Kasus Penggelapan Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN.Cbn)

Akbar Sutrisno - Nama Orang;

Latar belakang kasus penggelapan pajak yang diteliti penulis, berawal dari laporan IDLP Tahun Pajak 2016, disampaikan bahwa wajib pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan 2016 dan SPT Masa PPN 2016 tetapi tidak sesuai dengan data internal (data SIDJP dan faktur pajak). Berdasarkan data faktur pajak keluaran terdapat penjualan selama tahun 2016 sebesar Rp22.417.123.200,00 yang tidak dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan 2016 dan terdapat PPN selama tahun 2016 sebesar Rp2.241.712.320,00 yang tidak disetor dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 2016, dengan modus wajib pajak melakukan transaksi penjualan dan tidak melaporkan omset yang sebenarnya (dilaporkan nihil) di dalam SPT Tahunan PPh Badan dan tidak melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut dalam SPT Masa PPN 2016. Kasus penggelapan pajak di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat drastis, yang menyebabkan kerugian penerimaan negara melalui pajak menurun. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah mengimplementasikan Penegakan Hukum pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum ini diperlukan peran dari penyidik pegawai negeri sipil pajak (PPNS Pajak) untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penggelapan pajak. Dengan adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penerimaan Negara akan tumbuh yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.


Ketersediaan
1092 HPI/T1092 SUT pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1092 SUT p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
ix, 100 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2018022008
Klasifikasi
1092 SUT p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
M. Iman Santoso (Pembimbing I)
Hartanto (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik