Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Berbasis Nilai Pancasila

Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Berbasis Nilai Pancasila

Indra Tua Hasangapon Harahap - Nama Orang;

Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini, juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindak yang melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam menanggulangi LGBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang juga menggunakan studi perbandingan agar lebih menguatkan pedoman dan mengetahui negara-negara yang telah memiliki peraturan terkait dengan kriminalisasi LGBT sehingga dapat memformulasikan dengan baik peraturan yang nantinya akan dibuat untuk negara Indonesia. Dari hasil penelitian berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan, Pertama Urgensi kriminalisasi terhadap perilaku LGBT harus dilaksanakan karena telah melanggar 3 aspek pokok dalam kehidupan yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis yang semuanya bermuara kepada Pancasila. Kedua, kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan LGBT sudah mulai dilakukan melalui Pasal 420 RUU KUHP namun dianggap masih belum ideal sehingga harus dikonstruksi secara khusus dalam bab kejahatan tentang kesusilaan dan orientasi penghukumannya juga harus memperbaiki pribadi pelaku dan korban seperti layaknya sistem peradilan pidana anak.


Ketersediaan
1038 HPI/T1038 HAR kTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1038 HAR k
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2020
Deskripsi Fisik
vii, 97 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
20180213005
Klasifikasi
1038 HAR k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Erna Widjajati (Pembimbing I)
Firman Wijaya (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik