Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Delik Penyertaan Melalui Praperadilan Dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Po)

Hukum Pidana

Pengujian Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Delik Penyertaan Melalui Praperadilan Dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Po)

Ahmad Husen - Nama Orang;

Penetapan Tersangka merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam proses peradilan pidana, oleh karena tindakan penyidik tersebut membawa akibat berupa pengurangan kebebasan seseorang karena telah menjadi tersangka. Kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka, dapat dilakukan koreksi melalui upaya hukum peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sekaligus untuk menjamin penggunaan upaya paksa tersebut adalah untuk menegakkan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana. Penetapan Tersangka sebagai bagian dari keseluruhan proses hukum acara pidana yang menganut asas legalitas ketat, telah menjadi obyek pengujian oleh pranata peradilan, untuk menentukan keabsahan penggunaan terhadap aparat penegak hukum (penyidik) dalam menggunakan wewenangnya dalam proses penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Kesimpulannya adalah penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap Pemohon dalam perkara No. 1/Pid.Pra/2019/PN.Po, menurut pertimbangan hakim adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yaitu penggunaan dan penerbitan Surat perintah Penyidikan (Sprindik) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada terlapor (pemohon), alat bukti didapatkan dari perkara lain, dan tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Calon Tersangka (Pemohon).


Ketersediaan
1085 HPI/T1085 HUS pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1085 HUS p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
vii, 122 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2019021075
Klasifikasi
1085 HUS p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Hartanto (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik