Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data (Phising) (Studi Kasus Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)

Hukum Pidana

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data (Phising) (Studi Kasus Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)

David Frengky Hutajulu - Nama Orang;

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain ialah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diumpamakan menarik garis lurus antara dua titik. Penelitian ini menganalisis tentang pembuktian pelaku tindak pidana pencurian data (phising). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara langsung dari responden selain wawancara terstruktur penelitian ini didasarkan atas data sekunder yang menelaah bahan kepustakaan yang didasarkan pada studi Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. Selain itu dalam penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam putusan dikenakan hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Tetapi Hakim dalam menjatuhkan putusan menerapkan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mana ancaman hukumannya tidak sesuai dengan undang-undang.


Ketersediaan
802 HPI802 HUT pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
802 HUT p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
xi, 75 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1633001068
Klasifikasi
802 HUT p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Grace Sharon (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik