Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hukum Bisnis

Parate Eksekusi Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Isthining Wahyu Satiti Utami - Nama Orang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bagi masyarakat yang menjadi debitur, mungkin menjadi solusi atas problem hak konstitusional. Mekanisme izin eksekusi dari pengadilan melindungi hak mereka dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan. Bagi pelaku usaha pembiayaan selalu Kreditur , putusan itu tentu sebagai hambatan baru dalam berbisnis. Tidak mudah lagi bagi mereka untuk mengurangi risiko kerugian. Namun, jika diteliti lebih jauh putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada pengadilan. jika setiap penarikan benda jaminan akibat cedera janji harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi kebanjiran permohonan eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, perlindungan bagi debitur dan kreditur perlu menjadi pertimbangan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 termasuk mekanisme parate eksekusi akibat putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Metode penelitian yang digunakan menitikberatkan pada penelitian data kepustakaan, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, perundang-undangan, yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk Negara yang berdaulat. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur terhadap jaminan fidusia dan keadilan bagi debitur dan kreditur apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji.


Ketersediaan
1072 HBI/T1072 UTA pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1072 UTA p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
viii, 118 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2018021109
Klasifikasi
1072 UTA p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Hartanto (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik