Hukum Perdata

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Diputus Hubungan Kerja Akibat dari Tindakan Provokasi (Putusan Nomor 67/G/2013/PHI.Mdn)

---

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui berbagai proses, yaitu Bipartit, Tripartite, dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Di dalam penelitian ini di temukan bahwa kasus pemutusan hubungan kerja terjadi akibat dari tindakan provokasi yang dilakukan pekerja. Di dalam penelitian ini pekerja dianggap oleh pengusaha melakukan tindakan provokasi yang mengakibatkan pekerja lainnya melakukan aksi mogok kerja. Setelah melalui proses Bipartit dan Tripartite tidak ditemukannya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial. Di dalam persidangan pekerja tidak terbukti melakukan tindakan provokasi untuk melakukan aksi mogok kerja namun pemutusan hubungan kerja tetap terjadi dengan alasan disharmonis. Pada akhirnya penyelesaian hukum yang dilakukan pengusaha dengan pekerja adalah pengusaha membayar pesangon sesuai dengan Putusan Pengadilan Putusan Nomor 67/G/2013/PHI.Mdn. Penulis sepakat dengan Putusan Pengadilan tersebut karena tidak mengurangi hak-hak yang didapatkan oleh pekerja yang di putus hubungan kerjanya oleh pengusaha.

---

Ketersediaan

727 HPE

727 SUH p

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

727 SUH p

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021

Deskripsi Fisik

viii, 75 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1533001047

Klasifikasi

727 SUH p

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Retno Kus Setyowati (Pembimbing I)
M. Rikhardus Joka (Pembimbing II)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar