Hukum Bisnis

Pembatalan Sertifikasi Desain Industri Terhadap Produk Berklarifikasi Public Domain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

---

Penelitian ini bertujuan untuk melindungi Desain Industri terhadap hak desainer dan hasil karyanya, serta dalam rangka pengamanan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak Desain Industri atas karya seseorang oleh pihak lain atas. Pada hakikatnya, perlindungan hukum bagi pemilik Desain Industri bertujuan untuk menyediakan pembelaan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik Desain Industri, yang mana hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan hukum lebih lanjut akan berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam jangka waktu yang disebut, desainer atau penerima hak dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa persetujuannya, memakai, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang sudah diberikan oleh Desain Industri. Hak Desain Industri yang telah menjadi Public Domain tidak bias dijadikan milik pribadi. Oleh karena itu, penelitian dilakukan atas dasar penetapan perlindungan hukum pengguna Desain Industri yang sudah menjadi milik umum (Public Domain) dan atas dasar pertimbangan hakim dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

---

Ketersediaan

685 HBI

685 SEP p

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

685 SEP p

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021

Deskripsi Fisik

iv, 73 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1533001122

Klasifikasi

685 SEP p

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Asmaniar (Pembimbing II)
Hendra Haryanto (Pembimbing I)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar