Image of Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Delik Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 692K/Pid.Sus/2010)

Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Delik Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 692K/Pid.Sus/2010)

Dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia, korporasi di akui sebagai subjek hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum. Dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan. Melakukan kontrak dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Akhirnya, sekarang hukum mengakui bahwa korporasi adalah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini berarti dalam ilmu hukum pidana telah diterima, baik kalangan akademisi maupun praktisi bahwa kejahatan khusus melibatkan perusahaan yang disebut cooperate crime tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi)bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai lapangan hukum. Misalnya, dalam Hukum Lingkungan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup apabila berbentuk badan hukum atau yayasan. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Ketersediaan
317 HPI317 ARE pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
317 ARE p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
x, 95 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001116
Klasifikasi
317 ARE p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing II)
Made Darma Weda (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar