Image of Analisisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Camat dan Lurah Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi (Studi Analisa Putusan Pengadilan Nomor 192/Pid.Sus/TKP/2015/PN.Bdg dan Putusan Nomor 193/Pid.Sus/TKP/2015/PN.Bdg)

Hukum Pidana

Analisisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara Camat dan Lurah Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi (Studi Analisa Putusan Pengadilan Nomor 192/Pid.Sus/TKP/2015/PN.Bdg dan Putusan Nomor 193/Pid.Sus/TKP/2015/PN.Bdg)

Kewenangan Aparatur Sipil Negara Camat dan Lurah dalam Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) atas kewajiban pengembang di Kota Bekasi dan Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) Camat dan Lurah dalam Tindak Pidana Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada perkara putusan Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan Nomor 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan sekunder yaitu putusan Nomor 192/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan Nomor 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Kerangka teori dan konsep, negara hukum, kewenangan ASN, teori pembuktian dan pemidanaan, teori keadilan, sedangkan konsepnya adalah pengertian dari ASN, KPK dan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian diperoleh jawaban sebagai berikut, Pertama, Camat dan Lurah sebagai Aparatur Sipil Negara di Kota Bekasi dalam melaksanakan kewenangan Pengadaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Kedua, Terdakwa Nurtani, S.IP bin H. Hasan sebagai camat dan Hj. Sumiyati, A.Md binti H.M. Rohili (alm) sebagai Lurah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, bekerja secara bersama-sama dengan kapasitasnya masing-masing, yaitu telah memproses dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta yang tujuannya semata-mata agar mendapatkan keuntungan.

Ketersediaan
342 HPI342 PUT aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342 PUT a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
vii, 111 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1333001205
Klasifikasi
342 PUT a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hartono Widodo (Pembimbing II)
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar