Image of Optimalisasi Pelayanan Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Pada Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapanjang)

Hukum Tata Negara

Optimalisasi Pelayanan Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Pada Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapanjang)

Tidak berimbangnya antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri, menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Perubahan jaman menuntut perbaikan layanan terhadap publik, sehingga untuk guna membangun semangat menuju perbaikan tersebut, pada praktiknya disebut kepemerintahan yang baik. Dengan prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, partisipasi, efektif efisien dan supremasi hukum, digunakan sebagai dasar melakukan pelayanan publik. Dalam proses pelayanannya, muncul berbagai permasalahan seperti pengaduan adanya pungutan liar, pemaksaan terhadap layanan penukaran valas dan angkutan kepulangan, penyelesaian layanan pengaduan, hingga kesulitan akses komunikasi, menjadi sorotan pihak-pihak. Hal ini menuntut pemerintah untuk membuat formula pelayanan terkait penempatan, perlindungan bekerja ke luar negeri yang dilakukan sejak pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersentuhan dengan proses kepulangan Tenaga Kerja Indonesia. Dari hasil penelitian, telah banyak regulasi yang dikeluarkan guna meningkatkan proses pelayanan publik terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia. Namun semua kembali kepada personal pemberi layanan atau adanya oknum yang tetap bermain dari kemungkinan adanya celah hukum. Penegakan hukum terhadap para oknum juga tidak cukup memberikan efek jera, sehingga pemerintah perlu lebih kreatif lagi dalam menentukan formula untuk meminimalisir berulangnya muncul oknum-oknum lain dengan cara-cara lain dari celah hukum tersebut.

Ketersediaan
996 HTN/T996 YUD oTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
996 YUD o
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
xi, 133 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2015022046
Klasifikasi
996 YUD o
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Erna Widjajati (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar