Hukum Tata Negara
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Analisis Putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Sengketa Pemilukada Provinsi Jatim No 41/PHPU.D-VI/2008, Kabupaten Timor Tengah Selatan No 44/PHPI.D-VI/2008, dan Kabupaten Tapanuli Utara No 49/PHPU.D-VI/2008)
Tidak Tersedia Deskripsi
| 310 HTN/T | 310 MAR k | Tesis (S2) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain