Hukum Pidana

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Bernomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Kasus Pada Putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka apakah mungkin pengajuan hukum atas putusan praperadilan yang keliru/di luar batas kewenangan dan bagaimana kekuatan hukum putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka. Berdasarkan fakta dan pembahasan dapat ditarik bahwa (1) Bahwa kewenangan pengadilan memutus dan memeriksa gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan putusan mahkamah konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. (2) KUHAP tidak mengatur tentang adanya upaya hukum atas praperadilan dalam ruang lingkup sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun tidak diberikannya hak upaya hukum atas untuk mengoreksi putusan praperadilan, tidak menutup kemungkinan penyidik dapat kembali melakukan tindakan yang telah diputus oleh hakim praperadilan, dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan alasan subjektif dan objektif.

---

Ketersediaan

438 HPI

438 RAM k

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

438 RAM k

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2017

Deskripsi Fisik

viii, 102 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1233001110

Klasifikasi

438 RAM k

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Firman Wijaya (Pembimbing II)
M. Iman Santoso (Pembimbing I)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar