Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisa Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Skg)

Hukum Pidana

Analisa Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Skg)

Hifni Muzakki - Nama Orang;

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia diatur di dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945. Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang diakui pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang diakui itu maka efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. Penodaan agama atau penistaan agama sendiri ialah suatu hal atau kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Perbuatan penistaan agama sendiri diatur di dalam Pasal 156a KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam tindak pidana penistaan agama dan untuk mengetahui sistem pembuktian tindak pidana penistaan agama. Setelah dilakukan analisis yang menggunakan metode yuridis normatif pada proses persidangan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Skg), penulis menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada formulasi, aplikasi, dan eksekusi yaitu melalui proses penyidikan penuntut umum serta proses peradilan.


Ketersediaan
453 HPI453 MUZ aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
453 MUZ a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2018
Deskripsi Fisik
x, 92 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1333001123
Klasifikasi
453 MUZ a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Dahlan Mansur (Pembimbing I)
Mardani (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik