Image of Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Acara Cepat di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan PTUN Jakarta Register Perkara No. 104/G/2006/PTUN-JKT, Putusan No. 49/G/2006/PTUN-JKT, Putusan No. 31 Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Hukum Tata Negara

Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Acara Cepat di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Terhadap Putusan PTUN Jakarta Register Perkara No. 104/G/2006/PTUN-JKT, Putusan No. 49/G/2006/PTUN-JKT, Putusan No. 31 Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Kajian terhadap Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Acara Cepat di Peradilan Tata Usaha Negara, apakah sudah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek penelitian yang menarik dan penting. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang memohon agar perkaranya diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat. Selain dari itu, untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan dengan acara cepat oleh Hakim Tunggal telah sesuai dengan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis empiris. Pendekatan yang bersifat empirik tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data dan informasi yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif-analitis. Dari hasil pengamatan penulis, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan apakah Pemeriksaan dengan acara cepat dapat diajukan Penggugat bersamaan dengan gugatannya agar perkaranya diperiksa dengan acara cepat, dengan alasan ada kepentingan Penggugat yang “cukup mendesak”, apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan oleh Tergugat ( Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya). Dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengilustrasikan “alasan yang cukup mendesak” tersebut, dengan melakukan suatu penilaian atau pengujian terhadap fakta hukum, contoh: Perintah Pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati Penggugat.

Ketersediaan
361 HTN/T361 ROM pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
361 ROM p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
xi, 178 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2008021022
Klasifikasi
361 ROM p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing II)
C.F.G. Sunaryati Hartono (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar