Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Tentang Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Periode 2009-2014)

Hukum Tata Negara

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Tentang Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Periode 2009-2014)

Fajar Setiawan - Nama Orang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di dalam melaksanakan tugasnya DPRD mempunyai beberapa fungsi, seperti dijelaskan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41 yang berbunyi DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki hak yaitu diantaranya hak interpelasi (hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah), hak angket (hak melakukan penyelidikan), serta hak untuk menyatakan pendapat. Selama masa baktinya, DPRD Kota Bekasi 2009-2014 berhasil mengeluarkan 91 Peraturan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan perkembangan daerah Kota Bekasi khususnya dalam hal perekonomian daerah, penegakan hukum yang baik serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi pada umumnya. Penulis tertarik meneliti/menganalisis tentang fungsi legislasi DPRD Kota Bekasi dengan harapan bertambahnya wawasan penulis dalam segala bidang serta menganalisis kebijakan-kebijakan DPRD Kota Bekasi apakah para pemimpin atau wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum ini bekerja dengan baik bertanggung jawab atas amanat yang diberikan oleh rakyat ataukah bekerja demi kepentingan pribadi atau demi tujuan kelompok/partai politik yang diwakilinya sehingga membawa kepada hal semakin merosotnya kualitas daerah tersebut dalam berbagai bidang karena dikuasai kepentingan memperkaya diri sendiri dan permainan politik semata.


Ketersediaan
116 HTN116 SET pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
116 SET p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2015
Deskripsi Fisik
viii, 90 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
0933001065
Klasifikasi
116 SET p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik