Hukum Tata Negara
Peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mendorong Perubahan Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Melalui Pembentukan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945)
Tidak Tersedia Deskripsi
| 551 HTN/T | 551 GUT p | Tesis (S2) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain