Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisa Yuridis Kebijakan Diskresi Pemerintah Republik Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hukum Tata Negara

Analisa Yuridis Kebijakan Diskresi Pemerintah Republik Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Eka Amelia N - Nama Orang;

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi Pemerintah di masa pandemi Covid-19 yaitu UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana implementasi kebijakan diskresi oleh pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintah? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Ketiga, bagaimanakah penegakan hukum dari pelaksanaan kebijakan diskresi pemerintah di masa pandemi Covid-19? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian kebijakan diskresi di tengah pandemi Covid-19 merupakan tindakan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat guna adanya kepastian hukum untuk masyarakat yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan diskresi yang memenuhi syarat dan dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


Ketersediaan
859 HTN859 AME aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
859 AME a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
ix, 77 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1733001092
Klasifikasi
859 AME a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Parbuntian Sinaga (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik