Hukum Tata Negara
Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Indonesia (Studi Konstitusional Dalam Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009)
Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif tetap rendah, masih di bawah 20%, padahal undang-undang mengamanatkan minimal 30%. Adapun permasalahan dalam penelitian ini meliputi (i) Bagaimana pengaturan perundang-undangan keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia tahun 2004 dan tahun 2009; (ii) Bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan tahun 2009; (iii) Faktor-faktor apa saja yang menghambat keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris . Dari segi data, jenis data adalah data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier. Sedangkan teknik pengumpulan data, library research, dan didukung dengan pengumpulan data primer. Adapun hasil penelitian diperoleh jawaban: Pertama, UU keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2004 dan 2009 baru pada tataran target, sementara pada tataran pelaksanaan kurang mendukung terjadinya target keterwakilan tersebut. UU Pemilu masih memosisikan peluang terpilihnya caleg perempuan tersebut pada mekanisme "pasar" politik. Kedua, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum mencapai 30% bahkan 20% pun belum tercapai. Ketiga, secara kualitatif keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baru sebatas keterwakilan deskriptif, belum keterwakilan substantif.
| 611 HTN/T | 611 ANG i | Tesis (S2) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain