Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Penegakan Hukum Pelanggaran Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik …
Puspa Pastri Reny
Edisi
-
NIM
1833001082
Deskripsi Fisik
ix, 122 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
1229 HPI
Edisi
-
NIM
1833001082
Deskripsi Fisik
ix, 122 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
1229 HPI
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Puspa Pastri Reny"
Permintaan membutuhkan
0.09024
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor 842/Pid.B/2000/PN.Jak-Sel dan Nomor 149/Pid.Prap/2006/PT.Dki)
Hokki Aman Sidabalok
Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta
Endang Sumardi
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Jogja Tugu Trans Dengan Karyawannya Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.SUS-PHI/2017/PN.YYK)
Stefanus David Ardiyanto
Pertanggungjawaban Peserta Arisan Online yang Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk)
Khusnul Hasanah
Wanprestasi Oleh Namastudios Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)
Virgi Deniar Putra
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara