Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Kewenangan Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Sumber Daya I…
Merry Aryati
Edisi
-
NIM
2011021021
Deskripsi Fisik
viii, 105 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
549 ARY k
Edisi
-
NIM
2011021021
Deskripsi Fisik
viii, 105 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
549 ARY k
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Merry Aryati"
Permintaan membutuhkan
0.06974
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pestisida Yang Tidak Terdaftar
Mario Richardo
Efektivitas Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Muhammad Zakir
Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT. Conoco Philips (Putusan Nomor 281/Pdt.G/PN.Jkt.Pst)
Fadiel Muhdi Bahar
Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Penanggulangan Bencana Banjir di Villa Nusa Indah Tahun 2019-2021)
Millenia Octussa Putri
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Yayasan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Dpk.)
Moch. Saiful Arif
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara