Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan L…
Heribertus Biaf
Edisi
-
NIM
1233005022
Deskripsi Fisik
ix, 113 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
170 BIA t
Edisi
-
NIM
1233005022
Deskripsi Fisik
ix, 113 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
170 BIA t
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Heribertus Biaf"
Permintaan membutuhkan
0.05277
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis yang Mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2015/PN.Smg)
Handrian Wijaya
Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal
Siti Hidayah
Perlindungan Anak dari Zat Adiktif Rokok Terhadap Penyelenggaraan Iklan Rokok di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Hani Puspita Sari
Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Setelah Lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Four Rizka Febriansari
Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Agenda Pemberantasan Korupsi 2003-2013)
Ahmad Ma'mun Fikri
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara