Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Ombudsman RI Sebagai Lembaga Pengawasan Eksteā¦
Francius Ginting
Edisi
-
NIM
1233001077
Deskripsi Fisik
vii, 104 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
323 GIN k
Edisi
-
NIM
1233001077
Deskripsi Fisik
vii, 104 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
323 GIN k
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Francius Ginting"
Permintaan membutuhkan
0.07307
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Tindak Pidana Kelalaian (Culpa) Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst)
Muhaddits Ihsanul Ula
Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Sugeng Teguh Santoso
Kepastian Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Memiliki Senjata Api (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim)
Reyza Gericia Saputro
Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56 PK/Pdt.Sus/2011)
Yayuk Suhartinah
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 971/Pid.B/2013/PN.Bks)
Aris Rifyansah
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara