Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Analisis Yuridis Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Pasca Putu…
Dalami
Edisi
-
NIM
2016022006
Deskripsi Fisik
ix, 154 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
971 DAL a
Edisi
-
NIM
2016022006
Deskripsi Fisik
ix, 154 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
971 DAL a
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Dalami"
Permintaan membutuhkan
0.05163
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Tanggung Jawab Pemerintah Atas Pembatalan Perjanjian Tukar Menukar (Ruilslag) Barang Milik Negara Dengan Pihak Swasta Berupa Aset Pengganti Bangunan Khusus (Studi Kasus Pada Tukar Menukar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon)
Wisnu Nugroho Dewanto
Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Tanah Hak Milik Perorangan Menurut Hukum Perjanjian
Bambang Sudiarto
Dasar Hukum Perjanjian Kerja di PT. Sanova Antara Perusahaan Dengan Pekerja
Ofye Hermawan
Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan KPPU No. 6/KPPU-M/2017)
Cecar Kresna Aulia Mukti
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Psikis Terhadap Orang Tua (Studi Kasus Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN.Ktp)
Tutut Lusia
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara