Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Penyelesaian Sengketa Pemilukada Serentak Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pemiā¦
Benny Suharto
Edisi
-
NIM
2016022045
Deskripsi Fisik
vi, 116 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
815 BEN p
Edisi
-
NIM
2016022045
Deskripsi Fisik
vi, 116 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
815 BEN p
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Benny Suharto"
Permintaan membutuhkan
0.06696
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Analisis Pengaturan Rahasia Bank Akibat Hukum Antara Pelanggaran Rahasia Bank
Irwan Ricardo Sinaga
Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Pengangkutan Darat di PT. Kereta Api Logistik di Jakarta Pusat
Muchsin Siswanto
Konflik Status Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 PK/Pdt/2004)
Rendy Ahmad
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Akibat Penghinaan Melalui Aplikasi (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim)
Rizka Anindya Manjayani
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Pilkada di Provinsi Banten Tahun 2006)
Topari
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara