Pengelolaan Wilayah Pesisir Melalui Harmonisasi Kewenangan Kementerian Kelaut…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir melalui pemanfaatan ruang lau…

Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang…

Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut

Penggelapan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Penggelapan yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharia…

Analisa Yuridis Penerapan Asas Hakim Aktif Pada Peradilan Tata Usaha Negara d…

Edisi

-

NIM

2133001014

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2133001014 HTN

Kewenangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Dalam Pemenuhan Hak Masy…

Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Tempat Tinggal Yang Layak didefinisikan sebagai Kebijakan TAPERA bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang guna memenuhi kebutuhan perumahan yang lay…

Sinergitas dan Efektifitas Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Legisla…

Edisi

-

NIM

2022022002

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2022022002 HTN/T

Aspek Kepastian dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang…

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan PKPU No. 9 Tahun 2020. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 berkaitan dengan perubahan syarat usia minimal calon kepala daerah…

Eksistensi Hukum Organisasi Kepemudaan Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan mo…

Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PP…

Edisi

-

NIM

20230214002

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

20230214002 HTN/T

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status PKWT Ke PKWTT Pada …

Dalam rangka menekan biaya operasional (saving cost operation) pengusaha sering kali menggunakan hubungan kerja melalui pihak ketiga atau biasa disebut dengan pekerja outsourcing/alih daya. Dengan …