Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan status hukum pengembalian kerugian negara atas penyalahgunaan dana desa oleh apara…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Perekrutan Anak Sebagai Peke…

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana menghapus pencatatan pembukuan rekening bank yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana dan pertimba…

Penerapan Pasal 51 ayat (1) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Kesalahan dan Perta…

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak terdakwa dari perkara Tindak Pidana Korupsi memanfaatkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, terbukti dengan banyak Hakim d…

Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Fisik yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaa…

Menyikapi kondisi belakangan ini dimana salah satu lembaga penyelenggara negara yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang membawahi unsur Pemasyarakatan khususnya L…

Tindakan Pemerintah Menegakan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Organisasi…

Edisi

-

NIM

2020021013

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2020021013 HTN/T

Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Di P…

Edisi

-

NIM

2019021058

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2019021058 HTN/T

Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indon…

Edisi

-

NIM

2018022017

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2018022017 HTN/T

Keabsahan Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan / atau Nilai Pabean Ta…

Edisi

-

NIM

2019022011

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2019022011 HTN/T

Implementasi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan Dengan Pembu…

Dua puluh tahun lebih Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah digunakan, dan menimbulkan permasalahan mendasar yaitu hasilnya jauh dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Permasalahan kh…

Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan …

Berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, salah satu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparat yang bertugas membantu Kepala Daerah un…