Eksistensi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Sediaan Farma…

Edisi

-

NIM

1533001245

Deskripsi Fisik

x, 97 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

1200 HTN

Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Daerah yang Tidak Mentaati Instruk…

Edisi

-

NIM

1633001023

Deskripsi Fisik

viii, 92 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

1163 HTN

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Penyelenggaraan Peme…

Pembangunan desa terus ditingkatkan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan l…

Kesiapan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyongsong Undang-Undang Administ…

Penelitian Negara hukum ini dalam Administrasi bertujuan (PIUN) yang menyelenggarakan lebih diberi untuk Pemerintahan efektif mengetahui wewenang terhadap administrasi guna kesiapan yudisial warga …

Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang …

Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai sa…

Eksistensi Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan dan peranan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik di Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011; (2…

Optimalisasi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu …

Edisi

-

NIM

1733001114

Deskripsi Fisik

xi, 101 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

1115 HTN

Syarat-Syarat dan Prosedur yang Diperlukan Bagi Pembentukan Peraturan Daerah …

Edisi

-

NIM

2005022013

Deskripsi Fisik

i, 149 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

196 SEP s

Fungsi Pengawaan DPR-RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Undang-Un…

Edisi

-

NIM

0133016052

Deskripsi Fisik

viii, 128 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

705 SUH f

Penguatan Fungsi dan Peran DPD Republik Indonesia Dalam Bidang Legislasi

Latar Belakang penguatan legislasi Dewan Perwakilan \Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diperlukan dalam rangka checks and balances antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendir…