Musyawarah untuk Mufakat Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Keputusan di Lem…
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presi…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001129
- Deskripsi Fisik
- ix, 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 924 PAM m
Analisis Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Wakil Menteri Menurut Undang-Un…
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presi…
- Edisi
- -
- NIM
- 1533001177
- Deskripsi Fisik
- viii, 68 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 923 HAP a
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilik Hak Atas Tanah Tumpang Tindih …
Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, Masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan p…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001110
- Deskripsi Fisik
- vii, 91 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 920 PAN a
Eksistensi Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Menur…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001167
- Deskripsi Fisik
- ix, 89 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 805 PAN e
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001167
- Deskripsi Fisik
- ix, 89 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 805 PAN e
Optimalisasi Kewenangan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dala…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001142
- Deskripsi Fisik
- xii, 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 822 UTO o
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001142
- Deskripsi Fisik
- xii, 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 822 UTO o
Sanksi Administratif Kepada Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang N…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001011
- Deskripsi Fisik
- ix, 107 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 823 HAS s
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001011
- Deskripsi Fisik
- ix, 107 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 823 HAS s
Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Ap…
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan tentang Putusan Tata Usaha Negara antara masyarakat dengan pemerintah, baik di pusa…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001298
- Deskripsi Fisik
- vi, 98 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 794 MAN a
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta …
Masih ditemukannya berbagai macam aduan masyarakat mengenai Maladministasi pelayanan publik di Indonesia, menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih kurang berkualitas. Hal tersebut mend…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001113
- Deskripsi Fisik
- ix, 87 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 886 ANG p
Upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang Dalam Pelaksanaa…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001057
- Deskripsi Fisik
- viii, 90 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 792 SUW u
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001057
- Deskripsi Fisik
- viii, 90 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 792 SUW u
Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa dan Mengelo…
Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung j…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001104
- Deskripsi Fisik
- ix, 70 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 855 AST t
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan