Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Martabat,…
Pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi tertentu di bidang kekuasaan kehakiman baik ditinjau secara teori hukum tata negara maupun oleh praktik ketatanegaraan di Indonesia sudah ada sejak pemba…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001027
- Deskripsi Fisik
- viii, 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 969 ALI k
Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Ber…
Penanggulangan Bencana adalah segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, rehabilitasi, rekonstruksi dan tanggap darurat. Efektivitas Badan Penanggul…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001041
- Deskripsi Fisik
- ix, 70 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 943 PUT f
Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Kepega…
Sengketa kepegawaian adalah sengketa yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh badan/pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, atau pembinaan …
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001094
- Deskripsi Fisik
- ix, 81 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 926 ALK p
Musyawarah untuk Mufakat Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Keputusan di Lem…
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presi…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001129
- Deskripsi Fisik
- ix, 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 924 PAM m
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilik Hak Atas Tanah Tumpang Tindih …
Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, Masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan p…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001110
- Deskripsi Fisik
- vii, 91 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 920 PAN a
Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Ber…
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik Indonesia khususnya Partai Golongan Karya dan untuk dapat mengetahui i…
- Edisi
- -
- NIM
- 1533001401
- Deskripsi Fisik
- vi, 120 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 915 JUN k
Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pengawasan Calon Anggota…
Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan Pengawasan Pemilihan Umum tahapan dan pencegahan Pelanggaran Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemil…
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001033
- Deskripsi Fisik
- xi, 79 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 796 MAR f
Optimalisasi Kewenangan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dala…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001142
- Deskripsi Fisik
- xii, 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 822 UTO o
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001142
- Deskripsi Fisik
- xii, 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 822 UTO o
Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi Menurut Perat…
Membentuk suatu peraturan daerah, berarti melakukan proses/pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebar…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001088
- Deskripsi Fisik
- x, 85 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 841 BER m
Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Ap…
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan tentang Putusan Tata Usaha Negara antara masyarakat dengan pemerintah, baik di pusa…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001298
- Deskripsi Fisik
- vi, 98 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 794 MAN a
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan