Analisis Yuridis Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independe…
Struktur ketatanegaraan Indonesia telah dibentuk sebuah lembaga negara bantu sebagai lembaga pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia N…
- Edisi
- -
- NIM
- 1533001021
- Deskripsi Fisik
- viii, 95 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 536 HID a
Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Parlemen …
Keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan parlemen dalam perspektif Hukum Tata Negara. Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung, yang menjalankan keda…
- Edisi
- -
- NIM
- 1533001085
- Deskripsi Fisik
- viii, 82 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 535 NIN a
Analisis Yuridis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-U…
Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengaturan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri…
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001024
- Deskripsi Fisik
- x, 105 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 530 FAT a
Akibat Hukum Rekomendasi Ombudsman RI Dalam Sistem Pelayanan Publik Menurut U…
- Edisi
- -
- NIM
- 1333001062
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 496 ANJ a
- Edisi
- -
- NIM
- 1333001062
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 496 ANJ a
Akibat Hukum Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 …
- Edisi
- -
- NIM
- 2014022024
- Deskripsi Fisik
- iv, 120 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 667 TUP a
- Edisi
- -
- NIM
- 2014022024
- Deskripsi Fisik
- iv, 120 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 667 TUP a
Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indon…
Dalam ketatanegaraan Indonesia, yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal sejak lama, sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) seb…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001172
- Deskripsi Fisik
- vii, 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 759 HAS u
Aspek Hukum Kesejahteraan Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) orang Indonesia berdampak pada pertambahan populasi warga lanjut usia (Lansia). Negara sudah memiliki Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan L…
- Edisi
- -
- NIM
- 1033002029
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 177 SIS a
Analisis Yuridis Kedudukan Desa Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tah…
Tujuan dilakukannya analisa ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa dan bagaimana kon…
- Edisi
- -
- NIM
- 1233006042
- Deskripsi Fisik
- x, 119 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174 HEN a
Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian di Pemilu Legislati…
Kewenangan Bawaslu yang tidak terbatas dan menampakkan kelebihan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelesaian kemungkinan sengketa dalam pemilu yang putusannya Bawaslu yang akan …
- Edisi
- -
- NIM
- 0933001070
- Deskripsi Fisik
- xi, 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 172 NAS a
Kedudukan dan Status Hukum Tap MPRS/MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20…
Hilangnya kewenangan MPR untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur, tidak serta merta menghapuskan status dan kedudukan dari ketetapan-ketetapan yang pernah dikeluarkan sebelumn…
- Edisi
- -
- NIM
- 1033001050
- Deskripsi Fisik
- xi, 185 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 151 MAN k
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan