Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi Menurut Perat…
Membentuk suatu peraturan daerah, berarti melakukan proses/pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebar…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001088
- Deskripsi Fisik
- x, 85 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 841 BER m
Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Praktik Ketatanegaraan Ind…
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004. Keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden yang secara …
- Edisi
- -
- NIM
- 1333001024
- Deskripsi Fisik
- ix, 136 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 367 AME s
Kedudukan Legislasi SEMU (Pseudowetgeving) Dalam Tata Hukum Indonesia Menurut…
Legislasi semu (pseudowetgeving) adalah peraturan semu yang dapat diartikan sebagai aturan yang disusun tanpa dasar hukum dari perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukannya…
- Edisi
- -
- NIM
- 1333001084
- Deskripsi Fisik
- x, 92 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 383 SIL k
Konsepsi dan Pengaturan Otonomi Khusus Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indones…
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-unda…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633007019
- Deskripsi Fisik
- vii, 90 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 397 HAF k
Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nom…
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, ha…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633007026
- Deskripsi Fisik
- vii, 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 398 MAS k
Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan d…
Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia termasuk di dalamnya proses dari pengisian jabatan Kepala Daerah telah mengalami kemajuan, dengan ditandatangani …
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001141
- Deskripsi Fisik
- vii, 103 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 409 PUR p
Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan yang Dilakukan Oleh …
KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya peny…
- Edisi
- -
- NIM
- 1233001123
- Deskripsi Fisik
- vii, 99 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 419 AND p
Dampak Kebijakan Moratorium Untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Domesti…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012021017
- Deskripsi Fisik
- iii, 121 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 619 IND d
- Edisi
- -
- NIM
- 2012021017
- Deskripsi Fisik
- iii, 121 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 619 IND d
Perspektif Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Maritim Negara Kesatuan Repu…
- Edisi
- -
- NIM
- 2004022018
- Deskripsi Fisik
- x, 151 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 254 AMI p
- Edisi
- -
- NIM
- 2004022018
- Deskripsi Fisik
- x, 151 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 254 AMI p
Perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor …
- Edisi
- -
- NIM
- 20170223005
- Deskripsi Fisik
- iii, 106 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 783 ACH p
- Edisi
- -
- NIM
- 20170223005
- Deskripsi Fisik
- iii, 106 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 783 ACH p
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan